Rapat kerja membahas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa-desa di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama yang kurang mampu. Pelatihan paralegal akan dilakukan untuk mendukung fungsi Posbankum, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah hukum secara efektif di tingkat desa.

- [Apa tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum?​​ 

- [Bagaimana pelatihan paralegal akan dilaksanakan?​​ 

- [Apa peran kepala desa dalam Pos Bantuan Hukum?

Highlights:

• Pembentukan POSBANKUM

Pembentukan pos bantuan hukum desa adalah program prioritas Kementerian Hukum untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama di desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran paralegal dalam membantu penyelesaian masalah hukum di tingkat desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pos bantuan hukum desa diharapkan dapat memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama di daerah yang mengalami permasalahan hukum yang tinggi.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pengalaman pembentukan pos bantuan hukum di Papua Barat menunjukkan keberhasilan pelatihan paralegal yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan hak-haknya.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Program ini juga telah diperluas ke Bali, di mana pos bantuan hukum desa sudah beroperasi di ratusan desa dengan dukungan dari berbagai pihak.​​ 

Pos bantuan hukum desa bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan hukum. Dengan pelatihan paralegal, diharapkan akan semakin banyak pos bantuan hukum yang terbentuk di desa-desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pelatihan paralegal akan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa. Hal ini bertujuan agar warga desa dapat memanfaatkan layanan hukum dengan lebih efektif.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Terdapat empat layanan utama yang disediakan oleh pos bantuan hukum, yaitu informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan rujukan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat secara menyeluruh.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Filosofi pos bantuan hukum adalah untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Hal ini diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara cepat dan efektif.

• Pelatihan Paralegal

Pelatihan paralegal akan dilaksanakan untuk memfasilitasi pembentukan pos bantuan hukum di desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan dan menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pos bantuan hukum desa akan berfungsi sebagai tempat mediasi dan penyelesaian masalah hukum di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memperkuat peran kepala desa dalam mengelola isu hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pelatihan akan dilakukan secara serentak dan diharapkan dapat melahirkan banyak paralegal yang terlatih di berbagai desa. Ini penting untuk mendukung keberlanjutan fungsi pos bantuan hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Koordinasi antara OBH dan kepala desa sangat penting untuk keberhasilan pembentukan pos bantuan hukum. Hal ini memastikan bahwa dukungan hukum dapat diakses dengan mudah oleh warga desa.

• POS Bantuan Hukum Desa

Pos bantuan hukum di desa dan kelurahan sangat penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Dengan adanya pos ini, masyarakat dapat menyelesaikan masalah hukum tanpa harus ke pengadilan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Masyarakat desa sering menghadapi masalah hukum yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kepolisian atau pengadilan. Pos bantuan hukum akan menjadi solusi praktis untuk permasalahan ini.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -SDM yang berasal dari kelompok kadarkum sangat diperlukan di pos bantuan hukum. Mereka akan dilatih sebagai paralegal untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Terdapat lebih dari 6000 desa sadar hukum yang berfungsi sebagai ekosistem untuk membantu masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi kelompok kadarkum.

• Pealaksaaan Pelatihan Paralega

Pelatihan paralegal akan diselenggarakan dari tanggal 18 hingga 20 Februari 2025 secara serentak di seluruh Indonesia. Peserta pelatihan terdiri dari kelompok kadarkum yang berfungsi untuk meningkatkan layanan hukum masyarakat.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Aktualisasi pelatihan akan berlangsung hingga 3 Mei 2025 dan mencakup layanan konsultasi, informasi hukum, mediasi, dan rujukan untuk peserta.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Organisasi Pemberi Bantuan Hukum diharapkan berkoordinasi untuk merekomendasikan pengajar dalam pelatihan paralegal ini. Hal ini untuk memastikan kualitas pendidikan bagi peserta.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kegiatan nonlitigasi akan menjadi fokus utama paralegal, termasuk penyelesaian hukum di luar pengadilan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam akses keadilan.

• Kontrak Pelatihan

Pembicaraan berkaitan dengan pengelolaan kontrak dan pelatihan paralegal di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini penting untuk memastikan program bantuan hukum berjalan dengan baik di tingkat desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Informasi mengenai penandatanganan kontrak yang dapat dilakukan pada bulan Maret atau April, sementara pelaksanaan kegiatan dapat dimulai lebih awal. Ini memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pertanyaan tentang SK bagi kepala desa yang telah memiliki pos bantuan hukum, menunjukkan pentingnya pengakuan resmi untuk meningkatkan efektivitas program di desa. Hal ini juga terkait dengan upaya sinergi antara pemerintah dan desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pelatihan paralegal yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kapasitas hukum di tingkat lokal. Program ini diharapkan dapat memberikan dukungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

• Dukungan Anggaran

Pendekatan restoratif dalam hukum di desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan sinergi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Dengan dukungan anggaran yang tepat, hal ini akan berkelanjutan dan efektif.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga sangat penting untuk implementasi hukum di tingkat desa. Sinergi ini akan memperkuat pelaksanaan program hukum yang ada.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Penerapan bantuan hukum di desa akan melibatkan paralegal yang akan berfungsi untuk memberikan akses hukum bagi masyarakat. Ini akan membantu dalam penyelesaian masalah hukum secara lokal.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pentingnya pelatihan bagi paralegal agar mereka siap dalam menjalankan tugasnya di desa. Pelatihan ini juga akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan hak-haknya.

• Sertifikat Peserta

Pemberi bantuan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam menyusun modul dan memberikan sertifikat kepada peserta yang lulus.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pentingnya legalitas dan legal standing dalam penyelenggaraan pelatihan paralegal. Hal ini memastikan bahwa semua proses pelatihan mengikuti aturan yang berlaku dan diakui secara resmi.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Modul pelatihan paralegal dikeluarkan oleh badan pembinaan hukum nasional dan melibatkan konsorsium berbagai organisasi. Ini memastikan bahwa semua organisasi dapat menggunakan modul tersebut dengan baik.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pelatihan paralegal diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para peserta yang berasal dari kelompok kadarkum. Hal ini bertujuan agar mereka lebih aktif dalam memberikan layanan bantuan hukum.

• Peran OBH​​ 

Diskusi mengenai peran OBH dalam pelaksanaan program bantuan hukum di tingkat kelurahan menunjukkan pentingnya kolaborasi dan dukungan untuk meningkatkan pemahaman teknis. Hal ini juga mengindikasikan bahwa sumber daya manusia yang kompeten sangat diperlukan dalam proses ini.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Perlu adanya juknis yang jelas agar OBH dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Ini akan meminimalisir kebingungan dalam proses integrasi.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kelompok kadarkum berfungsi untuk membahas permasalahan hukum secara berkala di tingkat desa, sehingga penting untuk memahami perannya dalam pemberdayaan masyarakat. Ini menunjukkan adanya inisiatif hukum yang berkelanjutan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pos bantuan hukum menjadi tempat aktualisasi dari kelompok kadarkum untuk menyelesaikan permasalahan hukum di desa, melalui pelatihan bagi para lurah dan kepala desa. Hal ini menciptakan jaringan dukungan hukum yang lebih kuat.

• Persiapan Teknis

Persiapan teknis untuk layanan konsultasi hukum di tingkat kelurahan memerlukan koordinasi yang baik agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses bantuan hukum yang diperlukan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Ada tantangan terkait kurangnya pendaftaran dari kelurahan untuk layanan hukum yang diakreditasi. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Koordinasi antara pihak kelurahan dan Kementerian Hukum dan HAM sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan baru ini. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kebingungan di lapangan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pelatihan bagi para legal diperlukan untuk memastikan mereka siap melaksanakan tugasnya di lapangan. Ini juga akan meningkatkan efektivitas layanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

• Pembantuka POSBANKUM Desa

Pembentukan pos bantuan hukum di desa adalah langkah penting untuk meningkatkan kehadiran negara dalam memberikan akses hukum. Ini merupakan bagian dari kebijakan publik yang harus dijalankan dengan baik.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Legalitas dan legal standing menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan publik ini agar pos bantuan hukum dapat berjalan dengan efektif. Hal ini perlu disiapkan dengan matang.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Tercatat ada banyak desa sadar hukum yang telah dibentuk, namun perlu dilakukan pendataan ulang untuk memastikan keberadaan kelompok-kelompok hukum di desa. Ini penting untuk memperkuat akses hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Sinergi antara pemerintah daerah dan penyuluh hukum sangat diperlukan untuk mengoptimalkan program bantuan hukum di daerah, khususnya di daerah terisolir dan tertinggal. Kerja sama ini akan memperkuat perlindungan hukum.

• Pengembangan program Paralegal

Pentingnya pengembangan program paralegal di setiap desa untuk meningkatkan akses bantuan hukum di wilayah kepulauan. Ini menjadi tantangan besar karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kondisi geografis di daerah kepulauan sangat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan hukum. Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mempermudah akses tersebut.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Program 'Satu Desa Satu Paralegal' telah dicanangkan untuk memperkuat bantuan hukum. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kerja sama antara Kementerian Hukum dan instansi lainnya sangat diperlukan. Sinergitas ini akan mendukung pengembangan rumah restoratif justice di setiap desa.

• Dukungan Pemerintah Daerah

Pertemuan ini membahas masalah transportasi dan pendekatan hukum di wilayah Timur, serta pentingnya dukungan dari pemerintah daerah. Kerjasama dengan kepala desa dan organisasi bantuan hukum sangat diperhatikan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kendala transportasi di daerah Timur menjadi isu penting yang harus segera diatasi demi kelancaran akses hukum dan bantuan bagi masyarakat. Pemahaman terhadap tantangan ini sangat diperlukan.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Pendekatan yang dilakukan oleh LBH sikap dengan kepala desa melalui MOU diharapkan dapat memperkuat pelayanan hukum di tingkat desa. Ini merupakan langkah positif untuk meningkatkan akses hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Peran pemerintah daerah dalam mendukung program hukum sangat vital, terutama melalui instruksi Bupati kepada kepala desa. Dukungan politik menjadi kunci untuk kelanjutan program bantuan hukum.

• Jumlah Paralegal

Pada tahun 2023, pelaksanaan program paralegal telah dimulai dengan total 60 peserta, dan ada antusiasme tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi. Ini menunjukkan pentingnya dukungan hukum di desa-desa untuk membantu warga.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Tahun 2024, program paralegal diadakan secara mandiri dengan 40 peserta baru, menandakan pertumbuhan dan keberlanjutan program tersebut. Hal ini menunjukkan upaya untuk memperluas akses hukum.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Rekrutmen kepala desa dan perangkat desa menjadi fokus utama untuk memaksimalkan bantuan hukum bagi masyarakat. Ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di tingkat desa.

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ -Kerjasama dengan paguyuban desa dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan bantuan hukum bisa berjalan efektif. Sinergi ini akan memperkuat jaringan hukum di setiap desa.

Reakaman video ada di link dibawah ini :

Rapat Kerja Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) - YouTube