A.   JASA HUKUM LITIGASI.

1. Jasa hukum litigasi meliputi masalah hukum:

• Pidana.
• Perdata.
• Tata Usaha Negara.

2. Bentuk  jasa hukum litigasi dalam perkara pidana:

• membuat surat kuasa;
• melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
• memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan;
• melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
• membuat eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
• menghadirkan saksi dan/atau ahli;
• melakukan uapaya banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
• membuat dokumen lain yang diperlukan.

3. Bentuk  jasa hukum litigasi dalam perkara perdata:

• membuat surat kuasa;
• gelar perkara dilingkungan Lembaga Bantuan Hukum;
• membuat surat gugatan;
• memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan;
• mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
• mendampingi dan mewakili penggugat pada saat mediasi;
• mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan disidang pengadilan;
• menyiapkan dan mengahdirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
• membuat surat replik dan kesimpulan;
• menyiapkan memori banding atau kasasi.

4. Bentuk  jasa hukum litigasi dalam perkara Tata Usaha Negara:

• membuat surat kuasa;
• gelar perkara dilingkungan Lembaga Bantuan Hukum;
• memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses disidang pengadilan
• membuat surat gugatan;
• mendaftarakan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
• mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi dan pemeriksaan disidang pengadilan tata usaha negara;
• menyiapkan dan mengahdirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
• membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
• menyiapkan memori banding atau kasasi.

5. Bentuk Layanan jasa hukum litigasi dalam perkara Hak Asasi Manusia akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

B. JASA HUKUM NON LITIGASI

1.Bentuk  jasa hukum nonlitigasI

• penyuluhan hukum;
• kosultasi hukum;
• investigasi kasus, baik secara elektronik maupun non elektronik;
• penelitian hukum;
• mediasi;
• negosiasi;
• pemberdayaan masyarakat;
• pendampingan diluar pengadilan dan/atau
• drafting dokumen hukum.

KHUSUS DRAFTING :

1. PEMBUATAN SURAT PERMOHOBAN PERUBAHAN NAMA DALAM:  AKTA KELAHIRAN,  AKTA PERKAWINAN,  BUKU NIKAH, DLL DI PENGADILAN.
2. PEMBUATAN SURAT GUGATAN: PERCERAIAN,  HAK ASUH ANAK, GONO GINI, WARIS, DLL DI PENGADILAN.

Malang, 1 Juni 2014

Ketua

ttd

Drs. MUSMAN, S.H. M.H/